Pengertian Kantor

Pengertian Kantor Secara etimologis kantor berasal dari Belanda: “kantoor”, yang maknanya: ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris “office” memiliki makna yaitu: tempat memberikan pelayanan (service), posisi, atau ruang tempat kerja.

Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kantor dalam arti dinamis dan kantor dalam arti statis.

Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian/ pendistribusian data/informasi. Atau dapat dikatakan kantor dalam arti dinamis merupakan kegiatan ketatausahaan atau kegiatan administrasi dalam arti sempit.

Pengertian Kantor

Sedangkan kantor dalam arti statis bisa berarti Ruang kerja, kamar kerja, markas, biro, instansi, lembaga, jawatan, badan, perusahaan, serta tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan penyampaian/pendistribusian data/informasi.


Pengertian Kantor menurut para Ahli adalah sebagai berikut :
  • Menurut Moekijat (1997:3), kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha, dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan
  • Prajudi Atmosudirjo (1982:25),kantor adalah unit organisasi terdiri atas tempat, staf personel dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan.
  • Kallaus dan Keeling, office is a function where interdependent system of technology, procedures, and people are at work to manage one of the firm’s most vital resources-information
  • Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kantor adalah balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut tempat bekerja.
Dari definisi-definisi diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kantor dalam arti dinamis adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha di mana terdapat ketergantungan system antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkannya. Didalam kantor selalu diisi dengan Aktifitas Kantor. maka saya sarankan membaca artikel sebelumnya tentang Aktifitas Kantor

Fungsi Kantor

The Diary Of Hedy - Dalam Artikel sebelumnya telah dibahas tentang Pengertian Kantor dan diuraikan secara jelas. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Fungsi Kantor.

Fungsi Kantor Menurut Mills, tujuan kantor didefinisikan sebagai pemberi pelayanan komunikasi dan perekaman. Dari definisi tersebut, Mills memperluas menjadi fungsi kantor (pekerjaan yang dilakukan) yakni sebagai berikut:

  1. Menerima Informasi ( to receive information) Menerima informasi dalam bentuk surat, panggilan telepon, pesanan, faktur dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis.Merekam dan menyimpan data-data serta informasi ( to record information)
  2. Tujuan pembuatan rekaman adalah menyiapkan informasi sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Beberapa rekaman (record) diminta untuk disimpan menurut hukum, atau disimpan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan seperti rician negosiasi, transaksi, korespondensi, pesanan, faktur atau ringkasan rincian seperti laporan keuangan, laporan persediaan, dll.
  3. Mengatur Informasi (to arrange information) Informasi yang diakumulasi oleh kantor jarang dalam bentuk yang sama layaknya ketika diberikan, seperti mengumpulkaninformasi dan sumber-sumber yang berbeda dan membuat perhitungan/pembukuan. Kantor bertanggungjawab memberikan informasi dalam bentuk terbaik dalam melayani manajemen, seperti penyiapan faktur/kuitansi, penetapan harga, akuntansi, laporan keuangan, dll.
  4. Memberi Informasi (to give information) -Bila manajemen diminta sejumlah informasi yang diperlukan, kantor memberikan informasi tersebut dari rekaman yang tersedia. Sebagian informasi yang diberikan bersifat rutin, sebagian bersifat khusus. Informasi-informasi tersebut diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Contoh informasi tersebu adalah pesanan, anggaran, faktur/kuitansi, laporan perkembangan, laporan keuangan, dll.
  5. Melindungi Aset ( to safeguard assets) Selain empat fungsi di atas, masih ada fungsi lain dari kantor yaitu mengamati secara cermat berbagai kegiatan dalam perusahaan seperti diperlihatkan di dalam rekaman dan mengantisipasi segala hal yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Misalnya melaporkan adanya kekurangan persediaan, melaporkan adanya sejumlah utang yang mungkin tidak terbayar saat akan jatuh tempo, rekaman vital seperti kontrak besar harus dilindungi secara tepat, uang tunai harus disimpan di dalam lemari besi maupun di dalam bank. Kantor harus berhati-hati terhadap makna rekaman dan memperhatikan dengan segera hal-hal yang memerlukan tindakan manajemen.
Fungsi Kantor

Kelima fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam setiap organisasi. Di dalam perusahaan kecil yang hanya dikendalikan oleh satu orang, pelayanan kantor secara terpisah (desentralisasi) mungkin tidak diperlukan. Akan tetapi, di dalam perusahaan besar dan kompleks, direktur pengelola tidak dapat menangani secara pribadi semua fakta yang berhubungan dengan perusahaan sehingga kantor besar atau kompleks harus memenuhi fungsi tersebut.

Demikian artikel tentang fungsi kantor ini saya sajikan, Semoga bermanfaat Lihat Juga Aktivitas Kantor

2 Cara Mudah Daftar Adsense Full Approve

2 Cara Mudah Daftar Adsense Full Approve – Daya tarik AdSense memang menyedot para blogger untuk meminangnya dan berusaha keras untuk menjadi mitra setia adsense. Penghasilan yang menjanjikan dan mempunyai prospek yang tinggi.

Setiap tahun, AdSense menyediakan cara berbeda bagi calon publisher untuk dapat menjadi mitra terverifikasi AdSense. Hal ini tentunya akan berakibat kepada “Cara dan Gaya” dalam melamar AdSense.
cara mudah daftar adsense full aprove

Seperti hal melamar kerja disebuah instansi yang memerlukan persyaratan khusus agar dapat diterima dengan mudah. Bisa saja setiap hari ada ribuan orang yang mendaftar dan yang diterima hanya satu atau dua orang saja meski tidak ada batasan jumlah publisher AdSense.

Sebelum gaes melamar AdSense, sebaiknya memiliki persyaratan yang lengkap dan sesuai Standar Publisher AdSense. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi ?
  • Mempunyai website atau blog
    1. Utamakan memakai Top Level Domain misalnya (.com, .net, .biz dan dot lainnya). Pake yang gratisan juga gak apa2 untuk percobaan dan irit bahan bakar.
    2. Utamakan bahasa inggris
    3. Visitor minimal 50/Hari
    4. Gunakan template standar
    5. Artikel harus original dan bukan hasil copy paste, utamakan fokus pembahasan pada satu topik saja. Gado gado gak apa-apa yang penting bumbunya enak
  • Mempunyai akun google (Mutlak). Ketika gaes punya akun google, gaes bisa buat channel youtube yang suatu hari nanti pasti bermanfaat ( ane yakin 1000%)
  • Niatkanlah dalam hati gaes untuk menafkahi anak istri dari rezeki yang halal. Bagi jomblo ditabung aja buat bekal nikah ntar.
Pahami dan resapi dalam hati persyaratan diatas, dan langkah selanjutnya adalah sobat dapat mendaftar jadi publisher adsense dengan 2 cara berikut ini.

Daftar AdSense Via Youtube

Banyak yang menganggap daftar adsense via youtube itu kurang asyik dan kurang menguntungkan. Sebenarnya pandangan mereka itu salah besar dan sebaiknya merubah mindset yang demikian. Youtube adalah ladang dollar yang gurih dan gratis. Dalam memonetize video youtube memang diperlukan keahlian dalam mengedit video tetapi untuk jaman sekarang, banyak ponsel yang bisa merekan kejadian disekitar kita tanpa harus melalui editing video kayak bikin film gitu. 

Manfaatkan sarana yang ada untuk memulai bisnis adsense. Menurut pendapat ane pribadi, untuk menjadi publisher adsense via youtube sangat mudah dan menguntungkan. Kita mempunyai kreasi yang lebih dalam mengelola video yang bisa disaksikan jutaan mata diseluruh seantero bumi ini. Nah, silahkan gaes baca panduannya dalam tulisan yang ane muat dengan judul “Daftar AdSense Via Youtube”

Daftar AdSense Langsung

Cara ini digadang-gadang sebagai cara yang paling susah, selain membutuhkan TLD (Top Level Domain) juga dibutuhkan Kualitas Artikel Website yang cukup baik sesuai Standarisasi Google AdSense. Kualitas Website merupakan kunci utama diterima adsense. jadi gaes gak usah cari tutorial ini itu untuk diterima adsense. Cukup fokus pada kualitas website. Demikian tulisan tentang 2 Cara Mudah Daftar Adsense Full Approve ini saya tulis dengan segala hormat.

Pengertian Domain dan Hosting

Perkembangan Teknologi yang semakin maju dan terus tumbuh menciptakan inovasi baru dalam berbagai bidang. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang bergerak dinamis mengikuti pola teknologi.

Pergerakan dan pertumbuhan teknologi selalu menghadirkan tantangan bagi orang-orang yang ingin tercatat namanya dalam sejarah atau setidaknya memberikan andil bagi perkembangan teknologi itu sendiri. Kita mengetahui bahwa pertumbuhan teknologi sangat cepat sehingga kita harus berlari mengejar ketertinggalan dari pesatnya perkembangan teknologi.

Apa Itu Pengertian Domain dan Hosting

Pengertian Domain dan Hosting sendiri harus difahami sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ibaratya sebagai fondasi dan bangunan. Domain lebih mengarah kepada sifat atau zat (Non Fisik) sementara hosting merupakan bentuk fisik. Agar lebih mudah memahami tentang pengertian domain dan hosting, saya akan mengambil contoh dalam kehidupan sederhana. Pernahkah sobat makan sayur tetapi kurang garam? jika pernah tentu rasanya akan hambar. Nah, seperti itulah hubungan antara domain dan hosting ibarat "Masakan dan Garam".

Apa Itu Pengertian Domain?

Menurut Wikipedia Pengertian Domain adalah Nama Unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat website. Namun, dalam artikel ini saya akan mencoba menguraikan secara lebih jelas tentang Pengertian domain agar lebih mudah difahami meski oleh anak Sekolah Dasar sekalipun.

Pengertian domain adalah sebuah nama yang menunjukan alamat suatu website sebagai pengganti IP Address yang rumit untuk dihafal oleh pengguna Internet yang memiliki extensi tertentu. Dari pengertian tersebut terdapat hubungan beberapa kata yang merupakan suatu sistem utuh yaitu Nama dan Alamat, IP Address dan Ekstensi.

Nama dan Alamat

Nama dan Alamat sebenarnya masih sama, artinya bahwa keduanya adalah sama-sama menunjukan sesuatu. Sebagai contoh disini saya akan menggunakan nama "Facebook" yang sudah sangat dikenal luas. Facebook merupakan nama dan alamat sebuah website. Setiap anda browsing di Internet akan mengetikan "Facebook" untuk login dan yang muncul adalah beberapa link yang mengandung keyword facebook.

IP Address

Jika sobat mencermati pengertian domain diatas, maka sobat menemukan kata IP Address. Apa maksud kata tersebut?. Jawabannya adalah bahwa yang dimaksud IP Address adalah sebuah angka yang di redirect menjadi huruf. Artinya terdapat pengalihan dari angka menjadi huruf.

Ekstensi

Yang dimaksud dengan ekstensi adalah akhiran yang terdapat diakhir nama dan alamat website. Ekstensi diawali dengan Titik atau lebih dikenal dengan nama DOT. facebook memiliki ekstensi DOT COM (facebook.com). www.facebook.com diartikan sebagai Facebook sebagai alamat dan .com sebagai ekstensi.

Apa Itu Pengertian Hosting?

Secara sederhana pengertian hosting adalah tempat penyimpanan file secara online untuk kemudian ditampilkan dalam sebuah laman website. File tersebut berupa teks, audio, video atau lainnya.

Demikian artikel sederhana tentang Pengertian Domain dan Hosting ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, jika sobat merasa artikel ini bermanfaat silahkan dibagikan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Bahwa yang dimaksud dengan Kebijakan adalah segala keputusan yang berhubungan langsung dengan regulasi atau undang-undang (aturan) dan sifatnya lebih mengarah kepada instansi atau lembaga. Sementara yang dimaksud dengan kebijaksanaan lebih mengarah kepada individu atau personal.
Kebijakan+Pemerintah+Dalam+Tata+Kelola+Pemerintahan+Desa
Suasana Gotong Royong di Desa Pondokpanjang

Bagi teman perangkat desa, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa landasan yang mendasari Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.
  1. di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002: 66).
  2. Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efetivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  3. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  4. Kewenangan Desa meliputi:
    • kewenangan berdasarkan hak asal usul;
    • kewenangan lokal berskala Desa;
    • kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
    • kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
  6. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.
  7. Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU. No.6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  8. Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan :
    • Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    • Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa
    • Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
    • Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
  9. Pasal 95 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan :
    • Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
    • Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
    • Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
  10. Dalam modul ini, akan diuraikan hal-hal pokok tentang:
    • Latar Belakang lahirnya UU tentang Desa;
    • Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa
    • Perbedaan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kewenangan Desa menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014
    • Makna Kelembagaan Desa dan Jenis-Jenis Kelembagaan di Desa
    • Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa dan
    • Hubungan antar Kelembagaan Desa.

Demikian artikel tentang Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa ini disampaikan penuh rasa hormat. Untuk teman-teman perangkat desa, semoga menjadi rujukan yang bermanfaat

Contoh SK Kepala Desa Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

The Diary Of Hedi - Mengingat pentingnya pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam instansi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, daerah maupun pemerintahan desa. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi Contoh SK Kepala Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
contoh+sk+kepala+desa+tentang+pengadaan+barang+dan+jasa

Bukan maksud saya untuk menggurui para teman se profesi Perangkat Desa seluruh Nusantara Tercinta ini, saya hanya ingin berbagi pengetahuan meski sedikit saja yang bisa dibagikan kepada teman-teman.

Contoh SK Kepala Desa Tentang Pengadaan Barang dan Jasa hanya membahas seputar pengadaan barang dan jasa untuk tingkat terendah dalam pemerintahan yaitu pemerintah desa. Semoga artikel ini bisa membantu kawan-kawan dalam penyusunan dan membantu kepala desa dalam menerbitkan surat keputusan.

Sebelum menyusun Surat Keputusan ( SK ) Kepala Desa ini, sobat perlu memperhatikan beberapa poin penting yaitu Dasar Hukum, Pertimbangan Kebutuhan dan Kepentingan. Dalam penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa, dimanapun teman berada, perhatikan dasar hukum dalam penyusunan surat keputusan tersebut.

Nah, karena saya berdomisili di Kabupaten lebak, saya hanya membatasi Dasar Hukum ini dilingkungan Kabupaten lebak saja. Untuk teman-teman yang berada di luar kabupaten lebak, teman bisa mengeluarkan surat keputusan ini dengan cara terlebih dahulu mencari dasar hukumnya.

Bagi teman- teman perangkat desa di lingkungan kabupaten lebak, berikut contoh surat keputusan kepala desa tentang pengadaan barang dan jasa.


Kops Desa Masing-Masing

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 140/…./DS-PDPJ/S-Kep/III/2016

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KANTOR DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGRAN 2016

Menimbang :
  1. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  2. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Pengadaan barang/Jasa;
  3. bahwa Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);
  11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
  • menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  • menetapkan Dokumen Pengadaan;
  • menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  • mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa apabila diperlukan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa
  • menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  • melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  • menjawab sanggahan;
  • Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
  1. Pembelian Barang / Jasa untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah);
  • imenyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
  • menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  • membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Kepala Desa.
  • memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.
Selain tugas pokok dan kewewenangan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diperlukan Panitia/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Kepala Desa:
  • perubahan HPS; dan/atau
  • perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pondokpanjang selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Desa Pondokpanjang Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pondokpanjang
Pada tanggal : 01 Maret 2016

KEPALA DESA PONDOKPANJANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN





(Nama Kepala Desa )



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Camat Kecamatan Cihara;
2. BPD Desa Pondokpanjang
3. LPM Desa Pondokpanjang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala Desa ini diberikan lampiran berupa nama-nama yang mengisi jabatan tim pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota ( Jumlah Anggota sesuai kebutuhan).

Demikian Contoh SK Kepala Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan perangkat Desa.