Pengembangan Desa dalam Konteks Kemitraan


Desa, Salah Satu Sentra Produksi Pangan Nasional

       Sebagai keputusan innovatif di bidang politik-pemerintahan yang bertujuan mengoreksi dan mendekonstruksi ideologi “sentralisme-otoritarianisme” sebagaimana berjalan pada sistem pemerintahan Orde Baru (ORBA), maka OTDA memerlukan waktu yang cukup untuk menyesuaikan dirinya dengan realitas tatanan-sosial sistem kemasyarakatan di Indonesia agar berjalan efektif sesuai cita-cita.  Dalam perjalanannya, implementasi konsep OTDA bahkan tidak sedikit menghadapi persoalan-persoalan struktural dan kultural pada tingkatan implementasi, yang besarannya beragam menurut kawasan, setting ekosistem, setting latar-belakang budaya dan setting sistem sosial-kemasyarakatan setempat. Artinya setting geo-sosio-kultural memberikan kendala sangat berarti bagi efektivitas implementasi UU OTDA.
       Secara khusus, penataan sistem tata-pemerintahan baru yang berorientasikan desentralisme (OTDA) di tingkat kabupaten/kota, menghadapi persoalan-persoalan struktural (termasuk kelembagaan), kultural, psikologikal, dan administratif di aras “hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa-desa” di bawahnya.  Wewenang yang melimpah di tingkat pemerintah kabupaten akibat diberlakukannya UU OTDA, justru telah menyebabkan munculnya gejala berupa “resentralisasi” kekuatan dan akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat otoritas-kabupaten/kota.  Akibatnya, kemandirian desa (sebagai wiayah lebih bawah hierarkhi kabupaten) kembali mengalami “dekapitalisasi kekuasaan”.
Desa dan Keindahaannya
       Desa yang diharapkan menguat posisi politisnya melalui UU OTDA, justru mengalami kenyataan sebaliknya yaitu reduksi-kekuatan yang sangat signifikan.  Otoritas administrasi kawasan-lokal (desa) kembali “tersedot” konsentrasinya ke tingkat kabupaten/kota, dan menyisakan peningkatan derajat ketergantungan desa terhadap kabupaten/kota yang cukup substansial (desa kehilangan kedaulatannya).  Desa kembali mengalami dependency-syndrome, yang situasinya mirip sebagaimana terjadi pada era ORBA. Ketergantungan sosial-ekonomi dan politik desa terhadap otoritas central-government di masa ORBA kini beralih ketergantungan struktural terhadap pemangku otoritas kabupaten/kota.  Sejauh ini, desa tetap menghadapi persoalan inferioritas serta ketidakmandirian dan “ketidakberdaulatan” atas wilayahnya sendiri dikarenakan ketidakmampuannya untuk “berkompetisi serta bersaing” melawan kekuatan yang dimiliki oleh otoritas kabupaten.  Dengan kata lain, pembaharuan sistem tata-pemerintahan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana melekat pada konsep OTDA, tidak memberikan dampak perubahan berarti terhadap sistem tata-pemerintahan di tingkat desa. Pertanyaannya, model reformasi tata-pemerintahan (desa) seperti apakah yang seharusnya dilakukan?  Jika pembenahan di tingkat kabupaten harus dilakukan, maka bagaimana strategi yang harus ditempuh?
       Selain persoalan di atas, pelemahan kemandirian desa seterusnya akan menyebabkan ketimpangan sosial dalam struktur tata-pemerintahan yang akhirnya bisa mereduksi keseluruhan capaian pembangunan sosial-ekonomi dan politik yang dicita-citakan bersama.  Sejumlah persoalan dan tantangan yang muncul, adalah:
      (1) desa mengalami guncangan stabilitas sosial-politik dan tata-pemerintahan sebagai akibat berlangsungnya konflik-konflik vertikal, antara pemegang otoritas desa vs pemegang otoritas kabupaten/kota.
      (2) infrastruktur kelembagaan desa yang ada terlalu minimal (atau hampir tidak berarti) dan rapuh kekuatan finansial serta kapasitasnya untuk menopang proses-proses sosial-politik dalam tata-pemerintahan menurut tuntutan OTDA – sehingga  kemungkinannya, desa akan mengalami kelumpuhan.  
      (3) sistem sosial-ekonomi dan kesejahraan masyarakat desa tetap mengalami stagnasi, insecure, tak mampu berkembang dan tidak sustainable sebagai akibat ketidakmampuan dan hadirnya sejumlah penghalang struktural yang dihadapi oleh otoritas-pemerintahan desa dalam upaya menyejahterakan masyarakat lokal dan lingkungan desa.
      (4) jurang-komunikasi dan koordinasi antara otoritas administrasi pemerintahan kabupaten dan desa tetaplah lebar.  Hal ini menyebabkan tidak semua aspirasi desa terserap dan menjadi masukan penting dalam proses perumusan kebijakan oleh pemangku otoritas kabupaten/kota. Akibatnya proses demokratisasi tertahan. 
       Sementara itu kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa cita-cita komunitas desa untuk dapat merealisasikan derajat kesejahteraan, keadilan, keberdayaan dan kemandirian yang lebih tinggi secara segera, menjadi faktor pendorong terus diresponsnya UU 32/2004 secara antusias. Respons tersebut terutama sangat terasakan di kawasan pedesaan Jawa, dimana struktur tata-pemerintahannya telah mengalami proses perubahan cukup lanjut dan well-adapted terhadap UU tata-pemerintahan terkini.  Hal sebaliknya terjadi di “desa-desa adat” atau desa dimana derajat persinggungannya dengan dunia tata-pemerintahan “modern” masih terbatas. Desa adat dengan sistem tata-pemerintahan asli, sulit mengambil inisiatif secara lebih leluasa dalam merespons peluang desentralisasi atau otonomi desa yang ditawarkan oleh negara melalui platform UU 32/2004. 
      Menurut prinsip-prinsip desentralisme (baca: otonomi daerah) dalam UU 32/2004, maka “perubahan nasib” sebuah komunitas desa hanya bisa direalisasikan bila komunitas lokal mengambil alih tanggung jawab praktek pemerintahan dari tata-pemerintahan pada hierarkhi kewenangan jurisdiksional di atasnya.  Kewenangan tersebut ditarik “ke bawah” dan dimanfaatkan sebagai “modal” bagi penyelenggaraan tata-pemerintahan desa. Persoalannya kemudian: (1) apakah setiap desa harus dipaksanakan untuk menjalankan otonomisasi desa dengan pendekatan yang seragam sesuai UU 32/2004 (padahal jelas dimaklumi bahwa setiap desa menghadapi kendala-kendala yang khas, dimana derajatnya pun berbeda antara satu dan lain desa)? (2) Melihat aspeknya yang begitu kompleks dihadapi oleh sistem tata-kelola pemerintahan desa, maka muncul pertanyaan: sejauhmana kebijakan desentralisasi bisa diterima dan operasional sesuai dengan keragaman struktur sosial masyarakat desa?  Jika devolusi adalah cita-cita desentralisasi administratif yang dipilih, maka muncul pertanyaan: bagaimanakah pentahapan penataan tata-pemerintahan desa seyogianya dilakukan agar cita-cita kedaulatan desa dan kesejahteraan desa terwujud?
       Devolusi kekuasaan jelas sulit dilakukan secara serta merta oleh setiap desa.  Devolusi mengandung dua makna sekaligus, yaitu: transfer tanggung jawab pemerintahan dan pengambil-alihan kekuasaan regulasi atau pengaturan atas segala sesuatu hal di tingkat lokal.  Dalam tata-kelola pemerintahan yang mandiri (berbasiskan devolusi), berarti tata-pemerintahan desa harus “relatif bebas” dari campur tangan kekuatan-kekuatan pemerintahan pada hierarkhi otoritas di atas-desa (supra desa) yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Pusat. Namun demikian, studi berbagai kasus dari daerah-daerah, mengkonfirmasikan realitas yang sebaliknya.  Desa diprediksi menghadapi tingkat kesulitan yang sangat berarti untuk bisa mengambil alih limpahan kekuasaan yang diberikan oleh otoritas jurisdiksional atas-desa tersebut. Beberapa hambatan struktural yang segera tampak adalah, ketidaklengkapan dan ketidakberfungsian kelembagaan, kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas kepemimpinan yang terbatas, dan lingkungan lain yang tidak mendukung.
       Dengan demikian, dorongan keinginan desa untuk mampu menjalankan sistem tata-kelola pemerintahan desa yang mandiri (rural self-reliant governance system), tidak mungkin diwujudkan segera (dalam hitungan hari atau bulan), bahkan bisa bertahun-tahun lamanya.   
       Secara konseptual-teoretikal, untuk bisa mencapai derajat kemandirian yang sesuai dengan prinsip desentralisasi, maka harus dilakukan pentahapan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa. Dengan mengadaptasi konsep “state building” dari Fukuyama (2004), maka akan didapatkan dua dasar penting terbentuknya sebuah tata-pemerintahan (lokal) yang efektif, yaitu: (1) adanya kekuatan governance yang kukuh – the strength of governance system, dan (2) spektrum dari fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan – the the  scope of function. Dari konsepsi Fukuyama, tersebut dirumuskan empat bentuk tata-kelola pemerintahan (desa) sebagaimana tampak pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. menggambarkan empat tipe sistem tata-kelola pemerintahan desa dengan kombinasi derajat kekuatan dan luasnya fungsi yang dijalankan secara khas. Setiap kombinasi diwakili oleh satu ruang.  Dimulai pada ruang I, adalah wilayah dimana ditemukan pemeritahan desa dengan rentang fungsi yang sangat luas, namun dalam waktu yang bersamaan kekuatan politik lokal yang ditunjukkan kepada publik juga sangatlah kuat.  Meski baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat lokal, namun secara organisasional kelembagaan pemerintahan desa bisa tidak efisien karena banyaknya fungsi yang harus ditangani.  Ruang II mewakili kawasan dimana kapasitas kekuatan pemerintah desa sangat sedikit (sehingga sangat lemah) namun pada waktu yang bersamaan, pemerintahan desa juga harus menjalankan fungsi yang sangat luas.  Tipe tata-kelola pemerintahan yang demikian, dinilai kurang baik karena memiliki kapasitas ketahanan yang kecil sehingga mudah mengalami “destabilisasi” dan “guncangan”. 
Pemandangan Desa yang Asri
   Ruang III mewakili kawasan dimana pemerintahan desa sangat lemah meskipun fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya tidaklah banyak.  Tipe tata-kelola pemerintahan pada ruang III adalah tipe terburuk dari keempat tipe yang ada. Ruang IV mewakili kawasan dimana ditemukan tipe ideal sebuah tata-kelola pemerintahan desa.  Pada wilayah ini, kekuatan pemerintahan desa berada pada derajat yang sangat kuat untuk menopang dan mewujudkan cita-cita masyarakat desa (kesejahteraan, kemandirian, keadilan, dan martabat).  Pemerintahan desa mampu melakukan sinergi dan kerjasama kemitraan dengan pihak luar pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita tersebut.  Sehingga dalam waktu yang sama, fungsi pemerintahan yang harus dijalankan juga terbatas saja.
Jika dipetakan dengan menggunakan kerangka pemikiran Fukuyama (2004) tersebut, maka semua desa di Indonesia akan “terbagi habis” (teralokasikan) ke dalam setiap ruang.  Persoalannya, jika ruang IV adalah tipe ideal yang hendak dicapai, maka bagaimanakah cara mentransformasikan sistem tata-pemerintahan mereka yang berada di ruang I, II, dan III kepada ruang IV. Tahap paling penting adalah memberdayakan[1] sistem tata-kelola pemerintah desa dengan membatasi fungsi dan peranannya.  Pemerintahan desa sepantasnya berkonsentrasi pada fungsi eksekusi di tingkat kepala desa, yaitu: pelayanan publik dan regulasi dimana scope-nya pun harus dibatasi.  Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkonsentrasi pada fungsi advokasi, legislasi, supervisi, dan joint-decision making di saat diperlukan bersama-sama dengan pemerintahan desa.  Fungsi lain seperti income-generating function dilakukan secara terpisah dalam tata-pemerintahan desa, namun bisa dijalin melalui pola-pola kemitraan atau partnership dengan pihak lain yang dikembangkan dalam koridor hukum yang berlaku. 
Agar good rural governance system bisa tercapai, maka diperlukan sejumlah upaya membangun keberdayaan desa (rural empowerment).  Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu adalah penataan fungsi kelembagaan, perkuatan kapasitas organisasional melalui pengembangan kapasitas SDM, dan mengembangkan sistem manajemen pemerintahan desa yang efektif.  Pertanyaannya, penataan spesifik apa sajakah yang semestinya dilakukan? Untuk itu diperlukan agenda penataan yang adaptabel dengan ciri dan karakter geo-sosio-kultural setiap desa. 
Meski demikian, agenda pekerjaan untuk mereformasi tata-pemerintahan desa bukanlah hal yang mudah untuk serta-merta diwujudkan tanpa perhitungan dan analisis yang matang.  Diperlukan serangkaian riset-aksi yang memadai untuk bisa mengindentifikasi kekhasan-kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, sehingga strategi penataan tata-pemerintahan desa menjadi khas sifatnya.  Setting ekologi-lokal, sosio-budaya, struktur-kemasyarakatan, spasial-kewilayahan, sosio-politik, dan faktor-faktor lain akan sangat mempengaruhi tampilan sistem tata-pemerintahan desa di suatu kawasan, yang selanjutnya menghendaki pendekatan yang berbeda-beda antara satu dan lain desa. 
Innovasi rancangan sistem tata-pemerintahan desa yang hendak dihasilkan oleh proyek studi-aksi ini, diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan di atas yang pada akhirnya memberdayakan/memperbaiki kapasitas sosial-ekonomi dan politik sistem sosial-komunitas lokal/desa.  Studi-aksi kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan reformasi tata-kelembagaan hubungan fungsional-struktural yang lebih adil, baik pada aras dalam-desa maupun antara otoritas desa dengan otoritas kabupaten.  Hasil studi-aksi diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi tercapainya sistem tata-pemerintahan yang lebih kondusif dalam pencapaian cita-cita demokrasi serta kesejahteraan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan desa. Hasil studi secara umum diharapkan menjadi sumber ilmu-pengetahuan baru khususnya dalam hal kajian sistem ketata-pemerintahan desa (rural governance system) di Indonesia dengan ragam kebudayaannya.   


[1] Terdapat banyak batasan tentang pemberdayaan (empowerment), dalam hal ini dua batasan yang bisa dikutip adalah: “empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally “taking over power from somebody else” at the purely political level. This means, it includes knowledge, education, organization, rights, and ‘voice’ as well as financial and material resources” (Schneider, 1999). Sementara itu batasan lain adalah: empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance (Osmani, 2000).

0 komentar

Posting Komentar

Ajukan Pertanyaan Anda Disini?